Perkuat  Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu Pesisir Selatan Gandeng PGRI Dan SMAN 1 Koto XI Tarusan

Perkuat  Pengawasan Pemilu Partisipatif, Bawaslu Pesisir Selatan Gandeng PGRI dan SMAN 1 Koto XI Tarusan

Painan (Minangsatu) -  Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menjalin perjanjian kerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pesisir Selatan dan SMAN 1 Koto XI Tarusan. Kerja sama tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pendidikan kepemiluan dan mewujudkan Pemilu yang partisipatif, pada Rabu (23/09).

Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan antara Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, bersama Ketua PGRI Pesisir Selatan, Darmawi. Sementara dari SMAN 1 Koto XI Tarusan, penandatanganan naskah dilakukan oleh Kepala Sekolah, Agung Sopian.

Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan kerja sama tersebut menambah semangat Bawaslu dalam mengembangkan pengetahuan kepemiluan di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan.

“Kerja sama ini menambah semangat kita dalam mengembangkan pengetahuan kepemiluan bagi masyarakat pemilih, khususnya di lingkungan pendidikan,” ujar Afriki.

Menurutnya, pengalaman pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya masih menunjukkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas kampanye. Kondisi tersebut, kata dia, dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi peserta Pemilu.

Karena itu, Bawaslu Pesisir Selatan terus berupaya menjangkau kelompok-kelompok yang memiliki posisi strategis sebagai panutan di tengah masyarakat seperti salah satunya guru.

“Kami mencoba menjangkau kelompok-kelompok yang menjadi panutan di tengah masyarakat, salah satunya adalah profesi guru,” katanya.

Afriki mengatakan kerja sama dengan SMAN 1 Koto XI Tarusan juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program Kelas Pemilu yang sebelumnya digelar di sekolah tersebut. Kerja sama diharapkan menjadi ruang untuk menumbuhkan kader-kader pengawasan dari kalangan siswa.

“Sebagai tindak lanjut kegiatan Kelas Pemilu di SMAN 1 Koto XI Tarusan, kami juga melakukan perjanjian kerja sama. Hal ini bertujuan menumbuhkan kader-kader pengawasan melalui siswa-siswa SMA,” ujarnya.

Ketua PGRI Kabupaten Pesisir Selatan, Darmawi, mengatakan jumlah guru di Pesisir Selatan mencapai 12.481 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 8.500 guru berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pesisir Selatan dan lainnya tersebar di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Agama setempat.

Dengan jumlah tersebut, Darmawi menilai guru memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam memberikan gagasan dan pendidikan mengenai kepemiluan serta demokrasi.

“Jumlah guru yang cukup banyak ini ke depan mampu melahirkan gagasan-gagasan yang baik bagi kepemiluan dan demokrasi,” kata Darmawi.

Menurutnya, kerja sama dengan lembaga pengawas Pemilu juga memberikan manfaat bagi guru, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu.

Darmawi mengatakan guru kerap menjadi panutan di tengah masyarakat. Oleh karenanya, pemahaman mengenai ketentuan dan larangan yang berkaitan dengan profesi menjadi penting agar guru dapat menjalankan tugas secara profesional dan menjaga netralitas.

“Kerja sama ini juga sangat bermanfaat bagi guru saat pelaksanaan pemilu nanti. Secara substansi, kerja sama ini memberikan pengetahuan tentang netralitas, karena profesi guru sering kali menjadi panutan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Darmawi berharap keterlibatan guru melalui kerja sama tersebut dapat memberikan sumbangsih dalam penyelenggaraan Pemilu 2029.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Koto XI Tarusan, Agung Sopian mengatakan, sekolah memiliki jumlah pemilih pemula yang cukup banyak. Kelompok tersebut, menurutnya, membutuhkan penguatan pengetahuan kepemiluan agar dapat memperoleh informasi yang benar.

“Pemilih pemula ini cenderung dimanfaatkan oleh sebagian kelompok dalam Pemilu. Kemampuan mereka yang masih awam tentang pemilu mesti dikuatkan dengan informasi-informasi yang benar tentang Pemilu,” kata Agung.

Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan, Rinaldi, mengatakan penandatanganan naskah dengan kedua pihak merupakan bagian dari upaya kolaborasi untuk memperkokoh demokrasi substansial menuju Indonesia Emas 2045.

“Kerja sama ini menjadi peluang bagi Bawaslu Pesisir Selatan untuk menumbuhkan Pemilu yang partisipatif,” ujarnya.